Gebyar Pensi Penting Series-1 Optimis Capai Target Penurunan Stunting

Jumat, 10 September 2021, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat melaunching Webinar Pensi PentingĀ (Pemetaan Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting ) series -1 melalui virtual meeting. Hadir dalam kesempatan ini OPD KB Kabupaten/Kota, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, penyuluh lapangan kb, dan kader.

Kepala Perwakilan menyampaikan, acara ini merupakan sebuah inovasi sebagai sebuah solusi untuk para pemangku kepentingan, seperti Bupati/Walikota dakam memetakan dan memonitoring penurunan stunting didaerah nantinya.

Isu stunting saat ini sudah menjadi isu besar nasional, hal ini dikarenakan : Pertama, 593 ribu ibu hamil dengan anemia 10-19 tahun : 8,1% (Riskesdas 2018). Kedua, 192 ribu bayi berwt lahir rendah dan panjang lahir kurang 48 cm: 4 persen (Riskesdas 2018). Ketiga, 675 ribu bayi prematur: 13,5 persen (SP 2010). Keempat, 505 ribu perempuan menikah usia 10-19 tahun: 2,29 persen terhadap wanita usia subur (SUPAS, 2015). Kelima, 663 ribu kehamilan dengan jarak kurang dari 24 bulan : 9 persen (SDKI 2017).Perlu akselerasi dan pendekatan agar bersama lintas sektor bisa maksimal, dan menghasilkan zero penambahan stunting. Hal inilah yang sesungguhnya digaungkan oleh BKKBN, yang berkontrubusi pada sektor preventif dan intervensi gizi sensitif bersama lintas sektor.

Hal ini dalan rangka percepatan penurunan stunting dengan target prevalensi Stunting sebesar 14 persen (empat belas persen) di tahun 2024, maka salah satu arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan pelaksanaan pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga desa/kelurahan.

Strategi untuk meningkatkan pelaksanaan pendampingan keluarga oleh tim pendamping keluarga adalah:
1. Penyediaan dan penapisan data sasaran keluarga;
2. Peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Peningkatan pemenuhan asupan gizi keluarga;
4. Peningkatan pengasuhan dan tumbuh kembang balita;
5. Peningkatan kesertaan KB pasca persalinan (KB PP);
6. Peningkatan fasilitasi akses dan mutu kualitas kesehatan keluarga;
7. Peningkatan fasilitasi akses air minum dan sanitasi di lingkungan keluarga;
8. Peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan pendampingan keluarga.