Informasi Publik

Profil PPID

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Kepala (PERKA) BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala (KEPKA) No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di BKKBN. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Penyelenggaran PPID BKKBN dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien membuat Peraturan Kepala BKKBN Nomor 163/PER/D2/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Ruangan PPID

Luas ruangan PPID yang berukuran 6 x 4 meter persegi, yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 2 unit PC dan internet serta 1 Unit TV serta intrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh BKKBN, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat http://www.bkkbn.go.id/ppid/Pages/Beranda.aspx. Website tersebut terdiri dari 13 kanal yaitu kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi publik, mekanisme, akses public, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, regulasi serta dilengkapi audio video mengenai ketebukaan informasi public. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID BKKBN Sumbar memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.00 — 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA 12.00 – 13.00 WIB), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID BKKBN Sumbar.

Mekanisme Layanan Permohonan/Permintaan Informasi:

  • PERSYARATAN;
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik ;
  3. Menunjukan KTP dan melampirkan Fotocopy KTP;
  4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana ia memperolah Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan seendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • PROSEDUR
  1. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan tersebut
  2. Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
  3. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
  • MEKANISME
  1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan penggunaan informasi;
  2. Petugas memberikan tanda tanda bukti penerimaan informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas
  3. Petugas Memperoses Permintaan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan informasi Publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
  4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna Informasi Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik dan pengguna mendatanganinya.
  5. Jika informasi yang diminta masuk dalam katagori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengen ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku;